SILPPD — Kementerian Dalam Negeri

Homepage / Our Clients / Kemendagri

Portfolio Overview

Regional Government Implementation Report (LPPD / SILPPD) — Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Oct 2024 – Apr 2025). Modernisasi full-stack infrastruktur IT kementerian: leadership proyek sekaligus eksekusi teknis di lingkungan hybrid (on-premise & terkontainerisasi).

SILPPD v2.0 mendukung pelaporan elektronik penyelenggaraan pemerintahan daerah (terintegrasi SIPD-RI): profil daerah, urusan wajib pelayanan dasar, laporan, publikasi, dan batas waktu pelaporan.

Infrastruktur, DevOps, observabilitas

Environment di atas Nutanix AHV + Kubernetes. Nginx untuk reverse proxy, load balancing, dan SSL termination. MinIO sebagai object storage S3-compatible (HA + backup). GitLab CI untuk deploy, test, dan rollback staging/production. Monitoring: Prometheus, Grafana, Sentry, dan uptime alerting. Keamanan: IAM, TLS, vulnerability scanning, network segmentation. Provisioning pakai Infrastructure as Code; dilengkapi runbook dan sesi handover.

Frequently Asked Question

1. Apa itu proyek SILPPD Kemendagri?

Modernisasi infrastruktur IT untuk sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD/LPPD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri — hybrid on-prem dan Kubernetes.

Memimpin siklus proyek (planning hingga delivery) sambil mengeksekusi infrastruktur, DevOps, dan security; tim lintas fungsi onsite/remote, plus terjemahan teknis ke non-teknis untuk stakeholder.

Nutanix AHV, Kubernetes, Nginx, MinIO, GitLab CI, Prometheus, Grafana, Sentry — plus Uptime untuk alerting proaktif.

IAM, TLS, vulnerability scanning, segmentasi jaringan; provisioning deklaratif (IaC); runbook teknis dan onboarding terstruktur agar operasional berlanjut setelah proyek selesai.